Ratu Atut & Dinasti Politik

Di dalam acara ILC tvone berjudul “Ratu Atut & Dinasti Politik”, Jhoni Alen sebagai wakil ketua umum partai Demokrat mengatakan bahwa, “ hampir semua pilkada semuanya money Politik”.

Nah, seorang politikus yang berada di partai penguasa saja sudah blak-blakan ngomong seperti itu. Artinya Negara ini sedang melaksanakan sandiwara demokrasi dimana elektabilitas penguasa tidak mengandalkan konsep melainkan mengandalkan duit atau menjadi demokrasi yang tergadai.

Di dalam menyikapi hal ini, saya sebagai anak bangsa merasa pesimis bagaimana perjalan bangsa ini kedepan. Apakah para penyelenggara Negara ini mampu mengantarkan rakyat ini masuk ke pintu gerbang kemerdekaan yang bersatu berdaulat adil dan makmur? Dimana para pendiri bangsa, 68 tahun yang lalu baru sanggup mengantarkan ke depan pintu gerbang kemerdekaan yang bersatu berdaulat adil dan makmur, yaitu di dalam pembukaan UUD 45.

Kenyataannya menurut saya sekarang ini adalah “Rakyat sudah berhasil mengantarkan orang orang berduit masuk ke pintu gerbang kekuasaan yang korup”

Kalau hal ini terus terjadi maka kita tidak akan pernah mempunyai pemimpin yang benar-benar memikirkan rakyat, akan tetapi kita akan mempunyai pemimpin yang memikirkan bagaimana caranya balik modal.

Lalu bagaimana solusinya?

Menurut saya sebagai orang awam tidak ada jalan lain yaitu dengan cara mengembalikan kedaulatan Negara ke tangan rakyat. Dimana pada saat ini menurut saya, kedaulatan Negara bukan di tangan rakyat melainkan di tangan konglongmerat .

Lalu bagaimana caranya mengembalikan kedaulatan Negara ke tangan rakyat?

Caranya adalah dengan jalan memberikan kewenangan kepada rakyat untuk mengontrol para penyelenggara Negara secara langsung.

Bagaimana caranya?

Terapkan sistem pembatasan nilai transaksi tunai dimana setiap transaksi yang melebihi batas yang ditentukan harus melalui rekening. Jika pembatasan transaksi tunai diterapkan, berikan kewenangan kepada rakyat untuk mengontrol rekening para penyelenggara Negara yang dipilihnya sebab ketika baru menjadi calon, harta kekayaannya diumumkan kepada rakyatnya, jadi kenapa tidak ketika dia sudah terpilih rakyatnya terus mengontrol pertambahan kekayaannya .

Ingat!….sekarang ini calon walikota tidak akan jadi walikota jika tidak dipilih rakyatnya.

Jangan kedaulatan rakyat diberikan hanya ketika waktu pemilu saja.

Salam Demokrasi